SUHARTONO, TONNY and Hananto, Untung Dwi and Indarja, Indarja (2013) REORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TONNY SUHARTONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text TONNY SUHARTONO_ABSTRAK.pdf Download (121kB)
	Text TONNY SUHARTONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text TONNY SUHARTONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text TONNY SUHARTONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text TONNY SUHARTONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text TONNY SUHARTONO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text TONNY SUHARTONO_DAFPUS.pdf Download (35kB)

Abstract

Sejak didirikan di Yogyakarta tahun 1948 dengan nama awal Datasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon, telah terjadi pergantian nama dan struktur kelembagaan hingga 9 kali, terakhir dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas dan kewenangan Satpol PP dipertegas dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dibentuk Satpol PP. Eksistensi pembentukan Satpol PP dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah telah terakomodasi, namun struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan Satpol PP di berbagai daerah otonom berbeda-beda, sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP sebagai pintu gerbang restrukturisasi dan reorganisasi Satpol PP sesuai tuntutan di era Otonomi Daerah. Reorganisasi meliputi penambahan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan perubahan eselonering Satpol PP setingkat Badan/Dinas.
Maksud dan tujuan penelitian terkait bagaimana pengaruh perubahan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan Satpol PP dengan penambahan fungsi perlindungan masyarakat dan perubahan eselonering Satpol PP setara Badan/Dinas, serta mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, artinya bahwa dalam melakukan penelitian, penulis menitikberatkan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat didukung dengan prosedur pemecahan masalah dengan meneliti keadaan riil yang ada di lapangan berkaitan dengan Satpol PP.
Satuan Linmas yang dahulu bernama Hansip, lebih terfasilitasi dan terakomodasi pembinaannya di Satpol PP daripada Badan Kesbanglinmas karena Satpol PP memiliki struktur organisasi kelembagaan hierarkies mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dengan Kasie Tramtib Kecamatan sebagai ex-officio Kasatpol PP di Tingkat Kecamatan. Adapun peningkatan eselonering Satpol PP setingkat Badan/Dinas berimplikasi pada optimalisasi penegakan Perda karena Satpol PP sebagai penegak Perda kedudukannya setara dengan Badan/Dinas selaku pengampu Perda sebab sasaran penegakan Perda tidak hanya pada Masyarakat/Badan Usaha yang melanggar saja, tetapi juga Badan/Dinas pengampu Perda yang tidak menjalankan fungsi monitoring, pendataan dan pengawasan sehingga menimbulkan pelanggaran Perda. Kendala reorganisasi Satpol PP yang belum menyeluruh di semua daerah terkait ”political will” masing-masing Kepala Daerah.
Kata Kunci : Satpol PP, Otonomi Daerah, Reorganisasi, Linmas, Eselonering, Penegakan Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item