JULIANTO, SONI TRI and Soemarmi, Amiek and Hananto, Untung Dwi (2013) PENGAWASAN PRODUK HASIL PERIKANAN OLEH PENGAWAS PERIKANAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEGAL. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SONI TRI JULIANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_ABSTRAK.pdf Download (257kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text SONI TRI JULIANTO_DAFPUS.pdf Download (262kB)

Abstract

Banyaknya usaha perikanan di Indonesia saat ini, di antaranya usaha pengolahan hasil perikanan. Dimana saat ini semakin menjamurya usaha ini terutama di daerah-daerah dekat pesisir pantai dengan wilayah yang cukup luas maupun daerah yang mempunyai wilayah laut dengan wilayah yang relatif kecil. Maka perlu adanya pengawasan di bidang perikanan terkait usaha perikanan dan produk hasil perikanannya, untuk mengawasi jalannya usaha perikanan di Kabupaten Tegal, maka tentu saja perlu adanya peran pengawas perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan penelaahan fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai objek penelitian yang menunjukkan fakta-fakta tentang pelaksanaan pengawasan produk hasil perikanan oleh pengawas perikanan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Tegal.
Sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan Kabupaten Tegal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan, dan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal nasional, serta agama, dan yang di luar kewenangan pemerintah terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan di antaranya termasuk ada urusan pada bidang kelautan dan perikanan.
Wilayah Kab. Brebes, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Pemalang, pengawasan kelautan dan perikanan diserahkan pada Pengawas Perikanan Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah naungan langsung oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Kata Kunci : Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan

Actions (login required)

View Item