Nuraini and Sa’adah, Nabitatus (2025) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN UTANG PERDATA OLEH DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover-Halaman Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf Download (207kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (242kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (207kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (207kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Download (290kB)

Abstract

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN UTANG PERDATA OLEH
DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

Kepailitan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator dibawah hakim pengawas. Debitor yang pailit mengalami pembatasan dalam pengelolaan asetnya, yang berpotensi mempengaruhi hak-hak kreditor, baik yang berasal dari utang pajak maupun utang perdata. Permasalahan yang di teliti didalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang pajak dan utang perdata oleh debitor yang dinyatakan pailit, serta konsep pemenuhan pembayaran utang yang adil ketika debitor dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang pajak dan utang perdata oleh debitor yang dinyatakan pailit terlebih jika diketahui terdapat lebih dari satu kreditor preferen pada sebuah perseroan yang pailit serta pemenuhan utang yang adil terhadap para kreditor-kreditornya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta menganalisis hasil wawancara mengenai praktik peraturan perundang-undangan didalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan memfokuskan penelitian kepada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun utang pajak sebagai kreditor preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayaran utangnya dari kreditor-kreditor lain, disatu sisi juga terdapat kreditor preferen pada utang perdata yang juga memiliki hak mendahulu untuk pembayaran utangnya, hal ini menyebabkan kurator mengalami kebingungan pada saat akan melakukan pembagian harta debitor pailit, terlebih jika diketahui harta debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utang kreditor. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh debitor dan kreditor dalam proses penyelesaian utang, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan praktik hukum terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran utang dalam konteks kepailitan.

Kata Kunci: Utang Pajak, Utang Perdata, Kepailitan

Actions (login required)

View Item