Panarai, Natalia Silfani and Santosa, Budi (2025) IMPLIKASI RATIFIKASI PROTOKOL MADRID TERHADAP PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DI INDONESIA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) cover-pengesahan.pdf Download (596kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) surat pernyataan- kata pengantar.pdf Download (446kB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (397kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar isi.pdf Download (426kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (434kB)

Abstract

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan peningkatan perdagangan internasional menuntut sistem perlindungan merek yang efisien, efektif, dan terintegrasi secara global. Dalam konteks ini, Indonesia meratifikasi Protokol Madrid resmi pada 2 Januari 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 sebagai upaya untuk memfasilitasi pendaftaran merek secara internasional dan memperkuat perlindungan hukum atas merek dagang nasional di pasar global sebagai mana ratifikasi menimbulkan banyak benturan hukum baik dari segi kebijakan maupun keadaan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arti penting Protokol Madrid terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia, dengan menyoroti permasalahan hukum sebelum dan sesudah ratifikasi, serta kedudukan Protokol Madrid dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran merek lintas negara, terdapat tantangan implementatif berupa ketidaksesuaian antara ketentuan protokol dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar sistem perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Protokol Madrid, Pendaftaran merek, hukum nasional,

Actions (login required)

View Item