ROHA, EFA and Silviana, Ana and Prasetyo, Agung Basuki (2016) PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT DESA BLIGOREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN (Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat). _083 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 083 EFA ROHA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 083 EFA ROHA - abstrak.pdf Download (81kB)
	Text 083 EFA ROHA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text 083 EFA ROHA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text 083 EFA ROHA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 083 EFA ROHA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text 083 EFA ROHA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text 083 EFA ROHA - dapus.pdf Download (130kB)
	Text 083 EFA ROHA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)

Abstract

Penguasaan tanah pertanian pada kenyataan di lapangan masih banyak pemilik dari tanah pertanian yang melakukan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan banyak alasan dan berbagai pertimbangan, di antaranya karena tali persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian, ketidak adanya waktu pemilik tanah dalam hal mengusahakan tanah pertaniannya, karena adanya rasa ingin membantu antar sesama, menciptakan rasa saling membantu dan tolong menolong antar sesama, sehingga timbul rasa aman dan kesejahteraan bersama. Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur di dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani
penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan hukum tanah nasional, dan apakah pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan telah memenuhi aspek keadilan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam teori hukum dan disertai konfirmasi kepada pemilik tanah dan petani penggarap.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bligorejo belum memenuhi ketentuan hukum tanah nasional, karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang di buat berdasarkan kesepakatan dan hukum adat setempat, yaitu hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Menurut hukum adat imbangan dalam bagi hasil sewa tanah pertanian sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tanpa ada unsur paksaan dan perbuatan ingkar, dalam pembagian hasil sesuai apa yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Bligorejo maka aspek keadilan pun telah terpenuhi.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian semestinya dilakukan secara tertulis guna adanya bukti otentik adanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian, selain itu hendaknya adanya sosialisasi perihal UU No. 2 Tahun 1960 guna berlaku efektif dalam penyelenggaraan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Keadilan

Actions (login required)

View Item