Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah and Roisah, Kholis (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE TERHADAP PEMBATALAN MEREK MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover - Pengesahan.pdf Download (234kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (172kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (80kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (129kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (98kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Download (417kB)
	Text (BAB III) 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Dacftar Pustaka.pdf Download (138kB)

Abstract

ABSTRAK

Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam konteks perdagangan global yang semakin kompetitif. Merek memiliki peran krusial sebagai identitas produk dan aset berharga bagi pemiliknya, yang harus didaftarkan untuk mendapatkan hak eksklusif serta perlindungan dari penyalahgunaan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan penerapan asas first to file dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perspektif keadilan terkait Putusaan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan sumber datanya bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dan buku. Berdasarkan UU MIG perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan prinsip first to file memberikan hak eksklusif yang dilindungi undang-undang. Pemilik merek memiliki wewenang penuh untuk menggunakan mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Segala bentuk penggunaan merek tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan Pasal 83 UU MIG, maupun melalui sanksi pidana berupa penjara dan denda Pasal 100 UU MIG. Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dalam sengketa MS Glow melawan PS Glow menunjukkan bahwa prinsip first to file tidak bersifat mutlak. Hak eksklusif dapat dibatalkan jika pendaftarannya terbukti dilandasi itikad tidak baik, seperti meniru atau membonceng ketenaran merek lain yang telah ada. Setiap pelaku usaha maupun individu yang memiliki merek dagang dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. Dalam hal ini, DJKI diharapkan memperketat mekanisme verifikasi terhadap setiap permohonan guna mencegah pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik. Selain itu, peran aktif dan sikap kritis masyarakat dalam mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran terhadap merek terdaftar akan turut mendukung terciptanya iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting bahwa keadilan substantif yang melindungi kreativitas dan mencegah praktik usaha tidak sehat dapat lebih diutamakan dibandingkan sekadar formalitas pendaftaran semata.

Keyword: Perlindungan Hukum, Pemilik Merek, Pembatalan Merek, Berkeadilan Sengketa Merek, First to File, Itikad tidak baik

Actions (login required)

View Item