Hartono, Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono and Hafidh, Muhammad (2025) PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MENJAWAB PERMOHONAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER TESIS + HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (167kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN+KATA PENGANTAR.pdf Download (162kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK BAHASA INDONESIA + BAHASA INGGRIS.pdf Download (158kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (98kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text (BAB II) 6. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text (BAB III) 7. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik wajib menjaga rahasia jabatannya yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris saat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai undang-undang. Akan tetapi, seringkali terjadi permasalahan hukum antara para pihak yang berakibatkan penyidik ingin memeriksa Notaris. Oleh karena itu, dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai badan yang berfungsi agar Notaris tidak dapat diperiksa secara semena-mena oleh penyidik. Namun, seringkali Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengijinkan pemeriksaan Notaris yang sudah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris dapat melakukan tindakan hukum menggugat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk melindungi dirinya sendiri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengajuan permohonan ijin pemeriksaan terhadap Notaris oleh penyidik kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan. Selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memeriksa Notaris yang bersangkutan untuk menentukan jawaban atas permohonan pemeriksaan Notaris. Penentuan jawaban atas permohonan pemeriksaan Notaris diatur dalam Pasal 32 dan 33 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 dan pemenuhan syarat formil dalam proses pembuatan akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang tidak puas terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang menyetujui pemeriksaan Notaris dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai subjek gugatan dan keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai objek gugatan.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Pengadilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item