IBRAHIM, PRADIANSYAH MEGA and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2013) PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM URUSAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_DAFPUS.pdf Download (6kB)
	Text PRADIANSYAH MEGA IBRAHIM_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)

Abstract

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pariwisata mulai dipandang ikut memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat terutama dari sektor perekonomian. Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah, maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya. Organisasi yang mengelola pariwisata di daerah sepenuhnya diserahkan Dinas Pariwisata Daerah (propinsi/kabupaten) yang langsung di bawah komando Gubernur, Walikota dan Bupati.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan otonomi daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam rangka menjalankan Urusan Pariwisata dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan pariwisata di Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma norma/ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti dan mengkaji pelaksanaan otonomi daerah dalam urusan pariwisata.
Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata heritage, wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal. Dalam pelaksanaan dan implementasi otonomi daerah, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan, yaitu : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan yang tertuang dalam Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5. Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Pemerintah Kota Semarang sudah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2008-2017. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2013 mendapat lokasi anggaran sebesar Rp. 8.164.329.344,- yang berasal dari anggaran APBD Kota Semarang.
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pariwisata di Kota Semarang meliputi : masih minimnya obyek atau destinasi pariwisata yang memiliki nilai jual, fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang terbatas, belum optimalnya pengelolaan Semarang sebagai kota MICE (Meeting Incentive Conference Exibition), kurang efektifnya koordinasi dan antar asosiasi pelaku pariwisata, belum terbangunnya jejaring kepariwisataan dengan stakeholder maupun dengan wilayah lain, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan, kurangnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang, dan belum adanya branding pariwisata kota Semarang.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item