Irawan and Roisah, Kholis (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS BUKU ILMIAH DALAM HUBUNGAN KEDINASAN DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER-HAL PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Irawan. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Buku Ilmiah dalam Hubungan Kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya tanpa mengurangi batasan apapun setelah diwujudkannya ciptaan dalam bentuk yang sebenarnya menurut prinsip deklaratif, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC. UUHC melindungi karya yang dihasilkan dari gagasan penulis yang diungkapkan dalam bentuk sastra, seni, atau karya ilmiah. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah buku sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas tercantum di dalam Pasal 35 UUHC yang dimaksudkan bahwa hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perlindungan hukum bagi Penulis atas karya cipta dalam hubungan kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sudah tertuang dalam perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban Penulis dan Penerbit. Namun dalam perjanjian tersebut tidak mengakomodir terkait hak ekonomi berupa imbalan Penulis karya cipta. Hasil dari analisis yang dilakukan bahwa terkait royalti dapat menggunakan aturan ketentuan PMK Nomor 136/PMK.02/2021. Royalti tersebut akan diberikan kepada Pencipta karya tulis yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang masih aktif ataupun sudah purna tugas. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hak ekonomi yang diberikan sesuai dengan UUHC. Akibat hukum terhadap komersialisasi karya cipta buku yang dihasilkan dari hubungan kedinasan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bahwa Pencipta karya ilmiah memiliki hubungan dinas yang merupakan hubungan kepegawaian antara Aparatur Sipil Negara dengan instansinya, maka yang dianggap Pencipta yaitu instansi pemerintah (Pasal 35 ayat (1) UUHC) dalam hal ini Penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai dengan surat perjanjian antara Pencipta dan Penerbit yang berisi bahwa Pencipta wajib menyerahkan hasil karya ciptaannya yang berbentuk naskah dan memberikan hak untuk diterbitkan oleh Penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, serta Penerbit berwenang untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan maka Penerbit sudah memiliki izin dari Pencipta untuk mengelola hak ekonomi (Pasal 9 ayat (2) UUHC). Namun, apabila Penerbit menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial, maka Pencipta yang dalam hubungan dinas tersebut wajib mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Kata Kunci: Komersial, Hak Cipta, Buku, Royalti.

Actions (login required)

View Item