ARITONANG, DEVI ANITA and Prasetyo, Agung Basuki and Triyono, Triyono (2016) PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT TUNGKALULU SUMATRA SELATAN DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT. _074 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - abstrak.pdf Download (66kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text 074 DEVI ANITA ARITONANG - dapus.pdf Download (110kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila
sebagai dasar negara. Hal ini terlihat dari beragam suku dan adat istiadat yang sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Adat istiadat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hukum yang mengikutinya. Keberadaan hukum adat di Indonesia menimbulkan pengakuan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah tempat tinggal mereka. Namun sesudah Indonesia merdeka, eksistensi masyarakat adat mulai dipertanyakan di dalam sistem perundang-undangan nasional. Putusan MKNomor35/PUU-X/2012 dikeluarkan dengan tujuan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya.
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungkalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat dan apakah putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat Tungkalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola
hutan adatnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analisis dengan metode analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungkalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat semakin lama semakin hilang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat Tungkalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya.Pada tanggal 08 April 1981, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 276/KptsUM/IV/1981 yang menunjuk kawasan hutan Dangku diubah fungsi dari hutan produksi menjadi suaka Margasatwa yang secara tidak langsung menghalangi masyarakat hukum adat Tungkal Ulu dalam mengelola hutan adatnya. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara tegas mengenai hak-hak masyarakat hukum adat juga menyebabkan hak-hak
masyarakat hukum adat kian lama kian terpinggirkan. Pemerintah diharapkan segera melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia semakin tegas dilindungi dalam konstitusi Negara.
Kata Kunci : Pengakuan hak, masyarakat adat, hutan adat

Actions (login required)

View Item