OKTAVIAN, PAUNDRA and Soemarmi, Amiek and Hananto, Untung Dwi (2013) FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERIKANAN. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PAUNDRA OKTAVIAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (973kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text PAUNDRA OKTAVIAN_DAFPUS.pdf Download (97kB)

Abstract

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan pelabuhan terbesar di pantai selatan Pulau Jawa. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap memliki peranan penting, karena Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan salah satu penyedia fasilitas terlengkap yang diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha di sektor perikanan.
Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan arti dari sebuah pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan menjadi, Pelabuhan perikanan tipe A (samudera), Pelabuhan perikanan tipe B (nusantara), Pelabuhan perikanan tipe C (pantai), Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan).
Menggunakan metode yuridis empiris dimaksudkan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan dan menelaahnya melalui peraturan perundang-undangan agar fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pelaku usaha perikanan.
Pelabuhan Samudera (PPS) Cilacap mengemban dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan wewenang kepada Pelabuhan Perikanan untuk mengelola, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada pelaku kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan maupun fungsi pengusahaan mengalami hambatan atau kendala yang berasal dari para pelaku usaha perikanan seperti kurang sadar hukum akan pentingnya surat kelengkapan berlayar maupun kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.
Keberhasilan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dari pra-poduksi sampai pemasaran hasil usaha perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah.
Kata Kunci: Pelabuhan Perikanan, Usaha Perikanan.

Actions (login required)

View Item