Search for collections on Undip Repository

+ Advanced search

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN DALAM PENENTUAN PENGAJUAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION

Julianti, Indah Eka and Mahfud, Muh. Afif (2025) TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN DALAM PENENTUAN PENGAJUAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN] Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
01. Cover - Halaman Pengesahan.pdf
Download (259kB)
[thumbnail of SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR] Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
02. Halaman Pengesahan - Kata Pengantar.pdf
Download (273kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
03. Abstrak.pdf
Download (260kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI] Text (DAFTAR ISI)
04. Daftar Isi.pdf
Download (216kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
05. BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (403kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
06. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (273kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
07. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (383kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
08. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (218kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
09. Daftar Pustaka.pdf
Download (266kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
10. Lampiran.pdf
Download (431kB)

Abstract

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris atas kesalahan administratif dalam penentuan dan pengajuan izin usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mengajukan pengesahan badan hukum melalui sistem AHU, notaris memegang peran penting dalam memastikan kesesuaian data antara akta pendirian dan sistem perizinan elektronik.
Dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal melalui wawancara terhadap notaris, DPMPTSP Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, penelitian menemukan bahwa akar permasalahan meliputi perbedaan interpretasi KBLI, ketidaktelitian penginputan data, keterbatasan pemahaman pelaku usaha, serta hambatan teknis sinkronisasi sistem. Dalam konteks tanggung jawab hukum, notaris bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya standarisasi KBLI, peningkatan kapasitas notaris dan petugas DPMPTSP, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi integrasi sistem OSS–AHU demi tercapainya kepastian hukum dan peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Penentuan Pengajuan Izin Usaha, Sistem Online Single Submission

Item Type: Thesis (Masters)
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Magister Kenotariatan
Date Deposited: 20 Oct 2026 08:32
Last Modified: 20 Oct 2026 08:32
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63415

Actions (login required)

View Item View Item