Saputro, Daffa Mulyo and Silviana, Ana (2025) AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (Studi di Wilayah Kabupaten Demak). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER SAMPAI HAL PENGESAHAN.pdf Download (4MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR.pdf Download (5MB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTAK.pdf Download (33kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (161kB)
	Text (BAB I) 5 BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (513kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Pembebanan Hak Tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan yang umum digunakan dalam perjanjian kredit di Indonesia. Dalam praktiknya, pembebanan Hak Tanggungan sering diawali dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), seperti yang terjadi di Kabupaten Demak, sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris-PPAT Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum non doktrinal (social-legal research) dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris-PPAT, akademisi, serta pihak perbankan di Kabupaten Demak. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis alasan penggunaan SKMHT dalam pembebanan Hak Tanggungan serta akibat hukum apabila SKMHT tidak ditingkatkan menjadi APHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab/ alasan pembebanan Hak Tanggungan diawali dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karena pertimbangan biaya yang relatif rendah, kondisi tanah yang belum bersertipikat atau masih dalam proses balik nama sehingga perlu dikonversi terlebih dahulu, biaya untuk peningkatan ke Hak Tanggungan relatif mahal dan membebankan debitur, hal ini memberikan kemudahan administratif bagi debitur. Namun, SKMHT tanpa peningkatan ke APHT tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat menimbulkan risiko hukum bagi kreditur. Akibat Hukum apabila SKMHT tidak dilakukan dengan pembuatan APHT dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan yaitu kreditur yang hanya memegang SKMHT tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan dan berpotensi kehilangan haknya sebagai kreditur preferen. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi serta peningkatan kesadaran kreditur mengenai pentingnya pendaftaran Hak Tanggungan guna memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam perjanjian kredit. Kesimpulan penelitian ini, bahwa masih banyak Notaris dan PPAT yang membuat SKMHT untuk jaminan hutang di Kabupaten Demak. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum terkait penggunaan SKMHT dalam pembebanan Hak Tanggungan.

Kata kunci: Hak Tanggungan, SKMHT, APHT, Kreditur, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item