MUZAKI, AHMAD and Saraswati, Retno and Gading Pinilih, Sekar Anggun (2022) KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.-019 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian dari cabang kekuasaan yudikatif yang putusannya bersifat erga omnes, artinya final dan mengikat tidak hanya bagi pemohon saja, namun berlaku bagi semua warga negara, termasuk bagi Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif di Indonesia. Dalam perkembangannya, banyak putusan MK yang justru tidak dipertimbangkan dan tidak dipatuhi oleh MA dalam memutus perkara. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang bersifat final, sehingga putusan MK dapat dianggap tidak mengikat oleh sebagian pihak padahal produk hukum yang ditafsirkan adalah UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis konstitusionalitas dan implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) karena putusan Mahkamah Konstitusi merepresentasikan hakikat UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi serta adanya sifat erga omnes pada putusan tersebut sehingga bentuk pengabaian terhadap putusan MK merupakan tindakan inkonstitusional. Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain putusan MA tersebut tetap berlaku sebagai yurisprudensi, adanya kebingungan dan ketidakpastian hukum terhadap putusan yang saling bertentangan tersebut, terjadinya constitualism justice delay, serta dapat melemahkan wibawa UUD NRI Tahun 1945.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu dibuatnya Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi Mahkamah Agung dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, serta perlu adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga tertulis secara jelas bahwa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan putusan hakim Konstitusi atau tetap menggunakan frasa, ayat, dan/atau Pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional, maka putusan tersebut sama saja bersifat inkonstitusional.

Kata Kunci : Konstitusionalitas; Putusan Mahkamah Agung; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	06 Jun 2022 02:22
Last Modified:	06 Jun 2022 02:22
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6340

Actions (login required)

View Item