Indrawan, Wilson and Priyono, Ery Agus (2023) ANALISIS KEBIJAKAN PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (95kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. KATA PENGANTAR.pdf Download (87kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)

Abstract

ABSTRAK
Analisis Kebijakan Peran Dan Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pelapor Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin marak terjadi dibuktikan dengan hasil riset tipologi pencucian uang pada tahun 2021 menunjukaan bahwa 102 putusan perkara pencucian uang, dengan dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2015 memasukkan Notaris sebagai salah satu profesi yang wajib melaporkan adanya indikasi pencucian uang yang dilakukannya pengguna jasa nya, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan Bagaimana peran dan perlindungan hukum notaris sebagai pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, tujuan penelitian ini Untuk menganalisis kebijakan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dan untuk menganalisis peran dan perlindungan hukum notaris sebagai pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, Hasil penelitian Kebjikan hukum Notaris terdapat kondradiksi hukum notaris dituntut untuk melaporkan pengguna jasa notaris, dimana dalam UUJN Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat di hadapannya. Notaris diwajibkan menjalankan aturan UUJN yang merupakan aturan bagi Notaris, Perlindungan Hukum Notaris yaitu Hak Ingkar yang diberikan UUJN, Simpulan penelitian ini adalah PP No. 43 Tahun 2015 telah melanggar hirarkhi perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat melaksanakan aturan sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, Saran penelitian ini sebaiknya dilakukan sinkronisasi hukum antara PP No. 45 Tahun 2015 dan UUJN dan konsep pelaporan Notaris diatur dengan jelas di UUJN agar tidak melanggar hirarki perundang-undangan.

Kata kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang;

Actions (login required)

View Item