Dewi, Sesotya Nirmala and Santoso, Budi (2023) PROBLEMATIKA DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENGURANGI PERSAINGAN ANTAR JABATAN NOTARIS DALAM PENENTUAN HONORARIUM (STUDI DI SEMARANG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – DAFTAR ISI) COVER.pdf Download (296kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (630kB)

Abstract

Abstrak

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat Negara yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi Negara lainnya. Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang disebut akta autentik itu dianggap benar. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1.Bagaimana Persaingan Antar Pejabat Notaris terhadap Honorarium di Semarang? 2.Bagaimana Dewan Kehormatan Daerah Mengahadapi Problematika Persaingan Antar Pejabat Notaris dalam Penentuan Honorarium di Semarang? Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan kedalam laporan penulisan dalam bentuk
tesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam penentuan honorarium di Kota Semarang karena adanya kesepakatan antar Jabatan Notaris yang menentukan honorarium Notaris di Kota Semarang. Tidak ada persaingan dalam penentuan honorarium antar jabatan Notaris dengan hal ini yang saya bahas adanya temuan yaitu temuan asas keseimbangan tarif yang artinya dalam hal tarif Notaris belum ada pengaturan batas minimum honorarium Notaris. Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap KodeEtik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Daerah, Notaris, Honorarium

Actions (login required)

View Item