AFIANI, MAYANG and Indarja, Indarja and Soemarmi, Amiek (2013) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAYANG AFIANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (800kB)
	Text MAYANG AFIANI_ABSTRAK.pdf Download (147kB)
	Text MAYANG AFIANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text MAYANG AFIANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text MAYANG AFIANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text MAYANG AFIANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text MAYANG AFIANI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text MAYANG AFIANI_DAFPUS.pdf Download (262kB)
	Text MAYANG AFIANI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)

Abstract

Kewenangan daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan mengakui hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghormati adanya keanekaragaman budaya.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang muncul mengenai bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, juga hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi tersebut.
Melihat permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analistis, kemudian untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan untuk analisis datanya dilakukan secara kualitatif.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Desa yang mempunyai adat istiadat akan tetap mempertahankan eksistensiannya dengan melestarikan budaya setempat. Salah satunya di Propinsi Bali yaitu Desa Pakraman. Desa Pakraman merupakan salah satu desa adat yang mengatur dan mengelola kekayaan sendiri yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa Pakraman ini tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali tersebut mempunyai Desa Adat yang mereka pelihara yaitu Desa Pakraman yang tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat sekaligus lembaga keagamaan di bidang Keagamaan umat Hindu. Desa Pakraman hidup berdampingan dengan desa yang mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yaitu Desa Dinas, kedua Desa ini saling mengisi dan mengatur tugas dan fungsi masing-masing. Adapun harta kekayaan Desa Pakraman digunakan untuk memberdayakan Desa itu sendiri. Meskipun Desa Pakraman adalah persekutuan hukum yang otonom, lembaga ini harus membuat aturan hukum di wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Kata Kunci : Otonomi Desa, Desa Pakraman.

Actions (login required)

View Item