Marbun, Henry Andy and Indarja, Indarja and Juliani, Henny (2013) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA. _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Henry Andy Marbun_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Henry Andy Marbun_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text Henry Andy Marbun_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text Henry Andy Marbun_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Henry Andy Marbun_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Henry Andy Marbun_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text Henry Andy Marbun_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text Henry Andy Marbun_DAFPUS.pdf Download (93kB)

Abstract

Pada dasarnya otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk melakukan pembangunan atas dasar kemauan dan kemampuan daerah, agar kesuksesan pembangunan akan lebih terjamin tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencerminkan fungsi pemerintah di daerah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan negara. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Kabupaten.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPPKA, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan dalam rangka otonomi daerah. Sehingga diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan.
Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui hasil wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan serta metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif.
DPPKA harus melakukan perencanaan target PAD dengan tetap melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup DPPKA, melakukan evaluasi dan pelaporan untuk menjaga terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan efektif dan efisien, DPPKA juga harus mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak agar tidak menghambat kinerjanya serta melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia personilnya agar upaya-upaya yang dilakukan DPPKA dalam rangka menjalankan otonomi daerah seperti perencanaan target PAD, mengetahui potensi PAD dan mengetahui arah kebijakan PAD tidak jadi sia-sia.
Kata kunci : pelaksanaan tugas wewenang, DPPKA, otonomi daerah

Actions (login required)

View Item