Fatma, Fauzia and Santoso, Budi (2023) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Kpg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

Text (TESIS 2023) Fatma Fauzia tesis lengkap 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Hampir seluruh proses pengadaan barang dan jasa di ingkungan pemerintah mensyaratkan penyedia harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau minimal CV, tidak cukup dengan perusahaan perorangan. Kendala ini menimbulkan persaingan antar pelaku usaha. Banyak cara ditempuh oleh para pelaku usaha dalam menyikapi persaingan bisnis tersebut. Salah satu cara yang cukup populer adalah meminjam nama perusahaan orang lain untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
Meskipun demikian, bukan berarti perbuatan meminjam nama perusahaan itu tak mengandung potensi penyalahgunaan ataupun pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi metode meminjam nama perusahaan tersebut telah menjerat beberapa orang atau korporasi. Penelitian bertujuan mengetahui proses perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta apa akibat hukum terhadap para pihak dan bagaimana perlindungan hukum perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (jenis penelitian yuridis normatif), menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach)
dan pendekatan kasus (case approach), serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasahan dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh CV. ADI TEKNIK dengan Yessi Hein Mumu bersama dengan Robert Edison Tandjung (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG) dan PT. HAKA UTAMA dengan Sandy Dwi Nugraha, SE (Putusan Tipikor Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks) menimbulkan perbuatan melawan hukum. Perjanjian pinjam nama perusahaan yang di buat oleh pihak peminjam dan yang meminjamkan perusahaan menimbulkan akibat hukum di mana para pihak ini melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Negara. sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan Negara yang diwakili oleh Pejabat Pengadaan barang/jasa adalah dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada para pihak tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Perusahaan, Pengadaan Barang dan Jasa

Actions (login required)

View Item