AULIA, DIAN and Hananto, Untung Dwi and Herawati, Ratna (2013) PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL). _HTN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIAN AULIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text DIAN AULIA_ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text DIAN AULIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text DIAN AULIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text DIAN AULIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text DIAN AULIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text DIAN AULIA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text DIAN AULIA_DAFPUS.pdf Download (243kB)

Abstract

Pancasila merupakan sistem norma hukum tertinggi yang menentukan dasar keabsahan, keserasian dan kesesuaian bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, demikian Pancasila juga merupakan sistem falsafah bangsa, way of life, bahkan menjadi bintang pemandu, serta menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sejak dulu, digali dari nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, serta nilai kerohanian, haruslah menjiwai setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada penulisan hukum yang berjudul “Hukum dan Pancasila: Pancasila Sebagai Grundnorm dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)” ini penulis akan membahas permasalahan mengenai bagaimana Pancasila dapat dijadikan sebagai Grundnorm dalam sistem hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan dan bagaimana Implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, menarik apabila dapat menguraikan dan membuktikan bahwa Pancasila adalah sebuah Grundnorm dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dapat diidentifikasi dalam materi muatannya.
Metode Pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitis dan analisa datanya secara kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autorotatif dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.
Dari awal Indonesia merumuskan kemerdekaannya, Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara. Namun demikian, kedudukannya sebagai Grundnorm ataupun Staatsfundamentalnorm menjadi sorotan dan pembahasan yang terus dikaji dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian, sila Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan sosial telah sejak dulu diatur dalam hukum normatif. Konsekuensinya adalah nilai-nilai Pancasila haruslah tercermin dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Meski terdapat banyak konsep kesejahteraan sosial, namun Indonesia yang "mempunyai‟ Pancasila seharusnya menjadi suatu power tersendiri untuk mewujudkannya. Sebagaimana diyakini Pancasila mampu menuntun bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengacu pada pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pancasila lebih tepat disebut sebagai Grundnorm dalam teori Kelsen dibandingkan Staatsfundamentalnorm Nawiasky. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Kesejahteraan dapat ditemukan dalam konsiderans dan batang-tubuh atau terkandung dalam materi muatan yang terdapat di beberapa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Kata kunci : Pancasila, Grundnorm, Kesejahteraan Sosial.

Actions (login required)

View Item