Rahadina, Virda Ayu and Mahfud, Muh. Afif (2026) PROSPEK PENGATURAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEAMANAN AKTA DALAM PENYIMPANAN SECARA ELEKTRONIK. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1- Halaman Depan - Halaman Pengesahan.pdf Download (811kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2 - Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (213kB)
	Text (ABSTRAK) 3 - Abstrak.pdf Download (198kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4 - Daftar Isi.pdf Download (263kB)
	Text (BAB I) 5 - Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text (BAB II) 6 - Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text (BAB III) 7 - Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text (BAB IV) 8 - Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9 - Daftar Pustaka.pdf Download (252kB)

Abstract

ABSTRAK

Penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring perkembangan teknologi informasi dan munculnya konsep cyber notary, penyimpanan akta secara elektronik menjadi solusi yang semakin relevan dan dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya, UUJN tidak mengatur mekanisme maupun standar penyimpanan akta secara elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian bagi notaris maupun para pihak dalam akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap tiga notaris aktif di Kabupaten Jepara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disandingkan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga narasumber sepakat mengenai urgensi pengaturan penyimpanan akta secara elektronik meskipun praktik di lapangan bervariasi, mulai dari penyimpanan sepenuhnya konvensional hingga kombinasi dengan media elektronik komersial yang belum memenuhi standar kearsipan negara. Secara normatif notaris wajib menyimpan minuta akta berdasarkan UUJN, namun ketiadaan standar teknis, prosedur yang baku, dan mekanisme pengawasan terhadap penyimpanan elektronik menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara seragam dan terukur. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta juga belum memadai baik dari sisi preventif maupun represif, UUJN belum mengakui penyimpanan elektronik secara normatif, kewajiban notaris sebagai pengendali data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 belum diharmonisasikan dengan UUJN, dan tanggung jawab hukum notaris dalam konteks penyimpanan elektronik belum dirumuskan secara jelas. Penelitian ini merekomendasikan revisi UUJN yang secara eksplisit mengakui dan mengatur penyimpanan protokol notaris secara elektronik, harmonisasi normatif antara UUJN, UU ITE, UU Kearsipan, dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta pembangunan sistem penyimpanan terpusat yang tersertifikasi di bawah koordinasi Kemenkumham, ANRI, dan BSSN.

Kata Kunci: Notaris, Penyimpanan Akta Elektronik, Cyber Notary, Tanggung Jawab Notaris, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item