Priyadi, Sugeng and Prabandari, Adya Paramita (2026) IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) cover.pdf Download (70kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) surat pernyataan.pdf Download (375kB)
	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (122kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (222kB)
	Text (BAB I) bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (979kB)
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Download (357kB)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami validitas yuridis penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Notaris dalam kaitannya dengan verifikasi dokumen legalitas badan hukum di era digital. Transformasi menuju Cyber Notary mengharuskan adanya redefinisi terhadap peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui TTE sebagai alat bukti sah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak secara konvensional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TTE oleh organ badan hukum dalam pembuatan akta otentik memberikan kemanfaatan hukum yang signifikan berupa efisiensi dan aksesibilitas global, sejalan dengan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalence principle). Namun, dari perspektif kepastian hukum formal, penggunaan TTE tanpa sinkronisasi terhadap syarat "menghadap" berisiko mendegradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Verifikasi dokumen legalitas badan hukum dalam bentuk digital juga menuntut Notaris memiliki kompetensi teknis dalam memvalidasi sertifikat elektronik guna mencegah tindakan ultra vires oleh pengurus perseroan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi regulasi dalam UUJN yang mengakomodasi konsep "menghadap secara virtual" agar nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat berjalan selaras tanpa mencederai otentisitas akta.

Kata Kunci: Notaris, Tanda Tangan Elektronik, Dokumen Legalitas.

Actions (login required)

View Item