Al Ayubi, Shalahuddin and Yunanto (2026) AKTA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA PASCA PERKAWINAN YANG DIBUAT NOTARIS DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU/XIII/2015. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

Text (TESIS 2026) Shalahudin Al Ayubi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

AKTA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA PASCA PERKAWINAN
YANG DIBUAT NOTARIS DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 69/PUU/XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang
memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan telah mengubah lanskap hukum keluarga di Indonesia, membawa implikasi signifikan terhadap praktik kenotariatan. Tesis ini menganalisis implementasi asas kehatihatian Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca-pernikahan di Kota Semarang, serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul jika kehati-hatian
tersebut diabaikan, ditinjau dari kekuatan alat bukti dan kepastian hukum bagi para pihak, pihak ketiga, dan Notaris.
Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana tindakan kehati-hatian yang harus dikerjakan atau dilakukan Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan setelah adanya putusan Makamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. (2) Bagaimana dengan perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan yang dibuat Notaris tetapi tidak memenuhi asas kehati-hatian, ditinjau dalam hal sebagai alat bukti dan akibat hukumnya bagi para pihak, pihak ketiga dan notaris pembuat perjanjian tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.
Penelitian ini menemukan bahwa Notaris harus secara cermat melakukan verifikasi identitas, status harta, dan kehendak bebas para pihak, serta memastikan perumusan klausul yang jelas dan pendaftaran akta. Pengabaian kehati-hatian Notaris dapat mengakibatkan degradasi akta sebagai alat bukti sempurna, menciptakan ketidakpastian hukum, serta memicu sengketa bagi para pihak dan pihak ketiga. Lebih lanjut, hal ini juga dapat menyeret Notaris pada pertanggung jawaban perdata, administratif, atau bahkan pidana, bertentangan dengan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab profesi Notaris. Kesimpulan penerapan asas kehati-hatian yang ketat oleh notaris adalah krusial untuk menjamin validitas akta dan memberikan perlindungan serta
kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Notaris, Kehati-hatian, Perjanjian, Perkawinan

Actions (login required)

View Item