Search for collections on Undip Repository

AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMALSUAN TERHADAP AKTA KUASA JUAL (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)

Hidayati, Sekar Nur and Silviana, Ana (2026) AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMALSUAN TERHADAP AKTA KUASA JUAL (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN] Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
Halaman Depan Cover Sampai Dengan Halaman Pengesahan.pdf

Download (244kB)
[thumbnail of SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR] Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf

Download (537kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS).pdf

Download (192kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (240kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (709kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (724kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (280kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (344kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf

Download (357kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti kasus pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh notaris yang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap profesi notaris. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual terkait pem-alsuan tanda tangan serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan notaris metode penelitian yang digunakan Adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep-tual data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tindakan notaris yang mengetahui turut serta atau membiarakan terjadinya pemalsuan tanda tangan, dalam akta oten-tik memenuhi unsur pmh dan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, tidak dil-akukannya verifikasi secara memadai terhadap identitas, kehadiran dan kewenangan penghadap, serta dicantumkannya keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan tersebut meliputi kepalsuan materiil berupa tanda tangan yang tidak identik dengan tanda tangan Suratinah dan kepalsuan intelektual berupa keterangan seolah-olah Suratinah hadir, memberikan kuasa, dan menandatangani akta di hadapan Notaris. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban jabatan Notaris dan mempunyai sifat melawan hukum secara formil maupun materiil sebagaimana dianalisis dalam kaitannya dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penggunaan akta tersebut selanjutnya mengakibat-kan peralihan hak atas SHM Nomor 5435 dan 5436 serta menimbulkan kerugian materiil bagi Suratinah sekurang-kurangnya sebesar Rp1.750.000.000,00. Per-tanggungjawaban pidana Dalam perspektif KUHP Nasional, pertanggungjawaban tersebut dianalisis melalui Pasal 20, Pasal 36, dan Pasal 392 Undang-Undang No-mor 1 Tahun 2023. Notaris Madiyana Herawati dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan Fransiska Ely Wulandari dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penjatuhan pidana telah memiliki dasar pertanggungjawaban pidana karena mempertimbangkan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dari aspek pidana notaris dapat dimintai per-tanggungjawaban berdasarkan Pasal 264 jo. Pasal 55 KUHP terkait pemalsuan su-rat autentik. Penelitian ini menegaskan intergritas kehati-hatian dan kepatuhan no-taris terhadap ketentuan jabatan untuk menjaga kepastian hukum dan perlin-dungan hukum para pihak

Kata kunci : Notaris,perbuatan melawan hukum,pemalsuan tanda tangan,akta kuasa menjual, pertanggungjawaban hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Magister Kenotariatan
Date Deposited: 17 Oct 2026 04:50
Last Modified: 17 Oct 2026 04:50
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63306

Actions (login required)

View Item View Item