Chairunisa, Novita and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM JAMINAN FIDUSIA PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1- Halaman depan - Halaman Pengesahan.pdf Download (283kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2- Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (307kB)
	Text (ABSTRAK) 3- Abstrak.pdf Download (268kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4- Daftar Isi.pdf Download (215kB)
	Text (BAB I) 5- Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text (BAB II) 6- Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text (BAB III) 7- Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text (BAB IV) 8- Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9- Daftar Pustaka.pdf Download (251kB)
	Text (LAMPIRAN) 10- Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)

Abstract

ABSTRAK

Persaingan bisnis di era globalisasi membuat pelaku usaha di Indonesia bergantung pada lembaga pembiayaan terutama pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar dapat memperoleh modal, namun mekanisme jaminan fidusia dan pelaksanaannya menghadirkan permasalahan hukum dan ketidakpastian, terutama setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 18/PUU XVII/2019; kondisi ini menimbulkan kebutuhan penelitian untuk diteliti. Penelitian ini merngangkat dua rumusan masalah: (1) bagaimana kepastian hukum dalam jaminan fidusia pasca dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atau pemegang jaminan fidusia pasca dikeluarkannya putusan MK. Tujuannya Adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kreditur pasca dikeluarkannya putusan MK tersebut.
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawacara ke dua lembaga pembiayaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudianb dilakukan penarikan Kesimpulan secara induktif. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah karakter eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dengan menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial otomatis seperti putusan pengadilan. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, atau setelah ada penetapan pengadilan yang menyatakan wanprestasi. Putusan ini menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur, sekaligus membatasi praktik parate eksekusi sepihak yang semula diatur dalam Pasal 15 UUJF. Implikasinya, kreditur perlu memperjelas klausul kontrak mengenai wanprestasi dan mekanisme penyerahan objek, serta mengoptimalkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjaga haknya pasca putusan MK. Putusan MK mensyaratkan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika wanprestasi disepakati atau melalui putusan pengadilan jika debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, sehingga pelaksanaan eksekusi otomatis tidak berlaku dan mempersulit kreditur. Oleh karena itu, kreditur perlu memperjelas klausul wanprestasi, prosedur peringatan dan eksekusi serta Berita Acara Serah Terima, menyiapkan litigasi dan sanksi perdata, serta memanfaatkan SEMA No. 3 Tahun 2000 agar pelaksanaan putusan yang menetapkan wanprestasi dapat segera dijalankan secara adil.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019

Actions (login required)

View Item