Hapsari, Nindy Mawa and Priyono, F.X. Joko (2026) TANGGUNG JAWAB SEORANG SEKUTU KOMPLEMENTER PADA DUA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DENGAN STATUS HOMOLOGASI DAN PAILIT. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover - Persetujuan.pdf Download (295kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pengesahan - Pernyataan.pdf Download (246kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (90kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (135kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (124kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text (BAB III) 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab Iv.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Daftar Pustaka.pdf Download (145kB)
	Text (LAMPIRAN) 11.Lampiran.pdf Download (918kB)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pertanggungjawaban hukum sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang terlibat sebagai sekutu pada dua CV dengan status hukum berbeda, yaitu satu berada dalam kondisi homologasi (PKPU) dan satu lainnya dinyatakan pailit. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng sekutu komplementer berpotensi berbenturan dengan rezim restrukturisasi utang dan pemberesan harta pailit. Tujuan dan urgensi penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum bagi sekutu komplementer dalam kondisi tersebut serta mengkaji kewenangan dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus dalam melindungi kepentingan para pihak, khususnya kreditur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, terutama KUHD dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori kepastian hukum, teori universal, teori creditor’s bargain, dan teori pendekatan kontrak (contractarian approach). Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum akibat ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai prioritas dan batas tanggung jawab sekutu komplementer dalam dua CV dengan status homologasi dan pailit, yang memicu potensi tumpang tindih kewenangan Kurator dan Pengurus serta ketidakpastian perlindungan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang konsisten dan pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan proporsional, dan efektivitas penyelesaian utang.

Kata Kunci: Sekutu Komplementer; Persekutuan Komanditer; Homologasi; Kepailitan; Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item