PRANJANINGTYAS, CESARIA and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2016) “PENERAPAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH NO.16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP HAK PENGELOLAAN “SURAT HIJAU” (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Surabaya). _018 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - abstrak.pdf Download (130kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text 018 CESARIA PRANJANINGTYAS - dapus.pdf Download (215kB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu bagian sangat penting dalam kehidupan manusia, pentingnya tanah tersebut mengakibatkan tingginya kebutuhan terhadap tanah dan berbanding lurus dengan timbulnya masalah – masalah mengenai pertanahan. Dewasa ini, sebagian besar tanah di Kota Surabaya bukan merupakan hak atas tanah atau tanah milik masyarakat Surabaya sendiri melainkan masih di bawah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya, dengan suatu Izin yang disebut Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau dikenal dengan istilah “Surat Hijau”. Oleh karena hal tersebut, maka pemerintah Kota Surabaya bermaksud untuk melepaskan tanah tersebut dengan membuat Peraturan Daerah tentang Pelepasan
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dan Dampak terhadap berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelepasan tanah aset Kota Surabaya yang dilakukan dengan ketentuan berupa subjek dan objek pelepasan tanah, beberapa persyaratan yang diajukan secara tertulis, tahap pelepasan tanah aset pemerintah kota Surabaya, tahap pembatalan pelepasan tanah, tahap pengembalian pembayaran kompensasi kepada pemohon, dan juga pembukuan.
Adapun dampak terhadap berlakunya Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014, dampak positif bagi pemerintah adalah berupa kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, dampak negatif yang didapat pemerintah Kota Surabaya adalah perlunya biaya yang besar dalam pembebasan tanah untuk pembangunan
demi kepentingan umum, dan dampak positif yang didapat warga Kota Surabaya pemegang surat hijau yaitu adanya kepastian mengenai hubungan hak antara pemegang surat hijau dengan tanahnya, dampak negatif yang didapat masyarakat adalah warga harus mengeluarkan biaya yang besar terhadap pembayaran
kompensasi.
Pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya sudah
terealisasi sesuai dengan harapan para warga Kota Surabaya, dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya secara rutin kepada warga Kota Surabaya dengan tujuan dapat berlangsung dengan baik pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya.
Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Izin Pemakaian Tanah, Surat Hijau.

Actions (login required)

View Item