Paramesti, Nabila Shafa and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
1_Halaman Depan.pdf Download (598kB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
2_SURAT PERNYATAAN.pdf Download (793kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
3_ABSTRAK.pdf Download (291kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_DAFTAR ISI.pdf Download (254kB) |
|
|
Text (BAB I)
5_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB) |
|
|
Text (BAB II)
6_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) |
|
|
Text (BAB III)
7_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (903kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB) |
Abstract
ABSTRAK
Meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia dengan pertumbuhan 20–25% per tahun sejak 2020 menimbulkan kompleksitas hukum dalam transaksi jaminan fidusia. Konflik norma antara Pasal 35 UU Perkawinan yang menetapkan rezim harta bersama secara otomatis dengan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia yang mensyaratkan pemberi fidusia adalah pemilik sah objek jaminan, menciptakan ketidakpastian keabsahan akta dan potensi pertanggungjawaban hukum bagi notaris pembuatnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan serta perlindungan hukumnya bagi notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jaminan fidusia dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan ditentukan oleh status kepemilikan objek dan persetujuan pasangan WNA. Objek benda bergerak berupa harta bersama adalah sah dengan persetujuan WNA, sementara objek tidak bergerak yang di luar batasan PP 18/2021 dapat berisiko batal demi hukum karena fraus legis. Perlindungan notaris bersifat berlapis, perlindungan preventif melalui due diligence dan protokol, serta perlindungan represif melalui hak membela diri dan filter Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Perkawinan Campuran; Perjanjian Perkawinan; Postnuptial Agreement; Perlindungan Hukum Notaris.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 16 Oct 2026 04:34 |
| Last Modified: | 16 Oct 2026 04:34 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63273 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
