Oktasurya, Gandhis Belladina and Suradi, Suradi and Widanarti, Herni (2016) PEMBATALAN AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/K/Pdt/2009. _016 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text 016 Gandhis Belladina Oktasurya - dapus.pdf Download (67kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik, dimana akta otentik merupakan alat bukti terkuat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa di
kemudian hari. Apabila ke depannya terjadi sengketa, maka akta otentiklah yang merupakan alat bukti terkuat yang dapat menyelesaikan suatu perkara.
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan, perlindungan hukum bagi pihak penyewa serta tanggungjawab Notaris apabila akta yang dibuat olehnya dibatalkan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta sewa-menyewa adalah penggantian kerugian yang telah dikeluarkan oleh penyewa yang beritikad baik. Hal ini berdasarkan Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, serta apabila terjadi pembatalan akta sewa-menyewa maka Notaris bertanggungjawab untuk dimintakan ganti rugi
berdasarkan UUJN. Saran penulis adalah Notaris harus berani menolak permintaan para penghadap ketika tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen dan kapasitas penghadap yang tidak lengkap.
Kata Kunci : Pembatalan, Akta, Sewa-Menyewa

Actions (login required)

View Item