Rizkiansyah, Mohammad Daffa and Santoso, Budi (2026) ARTI PENTING PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BAGI USAHA ROTAN DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
1. Halaman cover - Halaman perngesahan.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
2. Halaman cover - Halaman pernyataan.pdf Download (701kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
3. Abstrak.pdf Download (119kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4. Daftar isi.pdf Download (140kB) |
|
|
Text (BAB I)
5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB) |
|
|
Text (BAB II)
6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB) |
|
|
Text (BAB III)
7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
|
|
Text (BAB IV)
8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. Daftar pustaka.pdf Download (132kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
ABSTRAK
Kabupaten Cirebon dikenal sebagai salah satu sentra industri rotan terbesar di Indonesia dengan orientasi pasar nasional dan internasional. Dalam praktiknya, desain memiliki posisi strategis sebagai faktor pembeda dan penentu daya saing produk rotan. Namun demikian, tingkat pendaftaran desain industri oleh pelaku usaha rotan di Kabupaten Cirebon masih relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena sistem perlindungan desain industri di Indonesia menganut sistem konstitutif dan prinsip first to file, sehingga hak eksklusif hanya lahir setelah dilakukan pendaftaran resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran desain industri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rotan yang belum mendaftarkan desainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian evaluatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha rotan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendaftaran desain industri disebabkan oleh lima faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran hukum, persepsi bahwa pendaftaran tidak mendesak, hambatan biaya dan administratif, budaya desain turun-temurun tanpa dokumentasi formal, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Secara normatif, perlindungan hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun dalam praktiknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan desainnya belum memperoleh perlindungan preventif maupun represif secara efektif karena hak eksklusif belum lahir secara yuridis.
Kata Kunci: desain industri, perlindungan hukum, industri rotan, sistem konstitutif, first to file
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 16 Oct 2026 04:03 |
| Last Modified: | 16 Oct 2026 04:03 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63268 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
