Royani M. Nabih and Silviana, Ana (2026) PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT BERBASIS PRINSIP KEADILAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 586/PDT/2020/PT Bdg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 01. COVER - PENGESAHAN.pdf Download (278kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 02. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (304kB)
	Text (ABSTRAK) 03. ABSTRAK.pdf Download (291kB)
	Text (DAFTAR ISI) 04. DAFTAR ISI.pdf Download (247kB)
	Text (BAB I) 05. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text (BAB II) 06. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text (BAB III) 07. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text (BAB IV) 08. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (301kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Penolakan permohonan restrukturisasi kredit oleh kreditur kerap menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kondisi kesulitan keuangan debitur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 586/PDT/2020/PT Bdg. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengapa permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan debitur ditolak serta apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penolakan restrukturisasi oleh kreditur dan menilai terpenuhinya prinsip keadilan dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis-evaluatif dan menggunakan teknis analisis kualitatif preskriptif serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan restrukturisasi didasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria prospek dan kemampuan bayar debitur pasca restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 serta prinsip kehati hatian perbankan, sehingga secara hukum menjamin kepastian bagi kreditur. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif karena kurang mempertimbangkan itikad baik dan kondisi keuangan debitur. Secara keseluruhan, penelitian ini menilai bahwa putusan sudah baik dalam menjamin kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan aspek keadilan melalui penerapan pra mediasi dan restrukturisasi yang lebih proporsional.

Kata kunci: Restrukturisasi kredit; Penolakan Permohonan; Prinsip Keadilan.

Actions (login required)

View Item