Gultom, Liony Kristine and Sukirno (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU MALIND YANG TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI DI KABUPATEN MERAUKE. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover-Halaman Pengesahan.pdf Download (297kB)
	Text (PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Surat Pernyataan-Kata Pengantar.pdf Download (147kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (78kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (82kB)
	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text (BAB II) 6. Bab II.pdf Download (316kB)
	Text (BAB III) 7. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (173kB)

Abstract

ABSTRAK

Kerumitan isu perampasan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Malind yang berulang kali terjadi tanpa pertanggungjawaban memadai dari pemerintah daerah maupun perusahaan. Tanah ulayat yang dirampas tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastiaan hukum, sebab beralihnya kepemilikan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan dan hambatan terkait masyarakat hukum adat suku Malind yang belum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diterima masyarakat hukum adat suku Malind akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang didapatkan melalui perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan hak ulayat serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Teknik analis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dianalisis menggunakan teori keadilan hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat suku Malind di Kabupaten Merauke belum ada regulasi yang mengatur dikarenakan adanya hambatan dari faktor normatif, faktor administratif, dan faktor political will yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Hambatan tersebut menjukkan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat suku Malind yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berlangsung belum terlindungi karena tidak adanya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat suku Malind. Kesimpulan di dalam penelitian ini pengakuan hak ulayat dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat suku Malind di Kabupaten Merauke belum terealisasi secara efektif, sehingga menciptakan kekosongan regulasi yang melanggar Pemendagri No.52 Tahun 2014 dan prinsip kepastian hukum. Kendala utama meliputi faktor normatif, faktor administrasi, serta minimnya political will dari Pemda Kabupaten Merauke untuk melakukan pendekatan infrastruktur mengabaikan hak historis adat dan mengakibatkan hilangnya akses penghidupan serta rusaknya tatanan sosial, budaya, spiritual akibat proyek strategis nasional. Oleh karena itu, langkah perlindungan mendesak meliputi pendaftaran tanah ulayat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dengan skema Hak Pengelolaan (HPL) dan penyusunan Peraturan Daerah Khusus yang mengakui status masyarakat hukum adat suku Malind.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat Suku Malind Proyek Strategis Nasional (PSN)

Actions (login required)

View Item