Febryani, Ferra and Silviana, Ana (2026) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENITIPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2020/PN TJS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengantar.pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (93kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (78kB)

Abstract

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan perwujudan kewenangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dalam praktiknya, pemberian ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri apabila pihak yang berhak menolak atau tidak diketahui keberadaannya. Meskipun secara normatif mekanisme tersebut adalah sah, namun dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan sengketa berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penitipan ganti kerugian pengadaan tanah di Pengadilan Negeri yang dapat menimbulkan gugatan PMH serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Tjs dalam perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat evaluatif guna menilai sejauh mana pelaksanaan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah di Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam putusan terkait apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan hukum.
Hasil penelitian tesis ini bahwa gugatan PMH muncul akibat ketidakpuasan terhadap nilai ganti kerugian, ketidaksesuain prosedur pengadaan tanah, proses musyawarah terlalu cepat atau tidak dilakukan secara optimal, kurangnya transparansi dalam penetapan nilai ganti kerugian, dan tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bagi pemilik tanah dan menelaah pertimbangan hakim dengan berlandaskan asas keadilan. Kesimpulan PMH dalam penitipan ganti kerugian pengadaan tanah dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2020/PN Tjs, walapun secara normatif konsinyasi dibenarkan oleh hukum, penerapannya harus tetap memperhatikan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat, agar tidak menimbulkan gugatan PMH dikemudian hari dan putusan hakim dalam perkara ini belum lah sepenuhnya menerapkan asas keadilan yang substantif.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Konsinyasi, Ganti Kerugian, Perbuatan Melawan Hukum.

Actions (login required)

View Item