Karina, Nadya and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2016) “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BEKAS HAK BARAT (RECHT VAN VERPONDING) DENGAN TANAH HAK PAKAI DI KOTA TEGAL (Studi Kasus Putusan MANomor : 1097k/Pdt/2013)”. _003 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 003 Nadya Karina - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text 003 Nadya Karina - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 003 Nadya Karina - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text 003 Nadya Karina - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 003 Nadya Karina - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text 003 Nadya Karina - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 003 Nadya Karina - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text 003 Nadya Karina - dapus.pdf Download (95kB)

Abstract

Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Tegal adalah antara perorangan dan instansi Pemerintah Kota Tegal yang bersengketa di Pengadilan dengan objek sengketanya adalah tanah bekas Recht Van Eigendom
Verponding No. 2354. Semula sebidang tanah sengketa tersebut adalah tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding No. 2354 terletak di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah milik TJIA ENG HAN seluas +/- 3.525 m2 yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama SARTONO TJAHJA PRANOTO yang dalam kasus ini menjadi Penggugat. Namun tanah tersebut diajukan permohonan Hak Pakai oleh Pemerintah Kota Tegal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara di tingkat PN dan PT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.Tgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 263/Pdt./2011/PT.SMG, mengetahui akibat hukum dari tanah bekas Recht Van Verponding menurut hukum tanah nasional,
mengetahui pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara di tingkat kasasi berdasarkan Putusan MA Nomor : 1097K/Pdt/2013.
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konversi tanah-tanah bekas hak barat dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan melalui informasi yang diperoleh dari Putusan MA Nomor : 1097K/Pdt/2013.
Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.Tgl dan perkara nomor : 263/Pdt./2011/PT.SMG adalah berdasarkan pada KEPPRES No. 32 Tahun 1979 yang mengatur tentang subyek hukum yang mendapatkan prioritas untuk dapat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah asal konversi hak barat dan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2) Akibat hukum terhadap tanah Recht Van Eigendom Verponding setelah berlakunya UUPA yaitu wajib dilakukan konversi sesuai dengan hukum tanah nasional. 3) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara MA nomor : 1097K/Pdt/2013 adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan kuat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Sartono, sedangkan
berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal dapat dibuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik sah Pemerintah Kota Tegal yang digunakan untuk kepentingan umum yaitu pasar beras.
Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim dalam
memutus perkara di tingkat kasasi sudah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding

Actions (login required)

View Item