Rachmadhany, Dinda Amarthya and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT BPR Artha Nusantara Abadi) HALAMAN JUDUL. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
1. COVERPHALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (336kB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
2. SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (92kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAK.pdf Download (9kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4. DAFTAR ISI.pdf Download (73kB) |
|
|
Text (BAB I)
5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB) |
|
|
Text (BAB II)
6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) |
|
|
Text (BAB III)
7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB) |
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan jaminan fidusia pada PT BPR Artha Nusantara Abadi, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Permasalahan yang dikaji meliputi mekanisme penyelesaian kredit bermasalah serta kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui upaya non-litigasi seperti restrukturisasi kredit (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) serta upaya litigasi melalui eksekusi jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman debitur, hambatan administratif, serta ketidaksesuaian prosedur eksekusi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Berdasarkan teori kepastian hukum, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seharusnya memberikan kepastian bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan hukum, baik kreditur maupun debitur harus mendapatkan perlindungan yang seimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur hukum serta penguatan pemahaman para pihak guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Jaminan Fidusia, Penyelesaian Sengketa,
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 16 Oct 2026 01:59 |
| Last Modified: | 16 Oct 2026 01:59 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
