Lestary, Dherista and Mahfud, Muh. Afif (2026) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ( CYBER NOTARY ). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (3MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengantar.pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (232kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (234kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (244kB)

Abstract

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi praktik kenotariatan melalui konsep Cyber Notary, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, khususnya terkait sertifikasi transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan kedudukan Notaris dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik serta mengetahui pandangan Notaris mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan sertifikasi elektronik. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris di Semarang, Jakarta, dan Purwodadi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik memperoleh dasar konseptual dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun belum didukung pengaturan teknis yang memadai sehingga implementasinya masih terbatas. Dalam sistem sertifikasi elektronik nasional, Notaris tidak berkedudukan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), melainkan dapat berperan sebagai Registration Authority (RA) yang melakukan verifikasi dan autentikasi identitas calon pemegang Sertifikat Elektronik. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Para Notaris mendukung penerapan Cyber Notary, namun implementasinya memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem administrasi negara, serta peningkatan kompetensi Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum di era digital.

Kata Kunci: Cyber Notary, Notaris, Sertifikasi Elektronik, Registration Authority, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item