Kurniasari, Cindy and Sa’adah, Nabitatus (2026) KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) TESIS-COVER PENGESAHAN.pdf Download (225kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) TESIS-PERNYATAAN PENGANTAR.pdf Download (307kB)
	Text (ABSTRAK) TESIS-ABSTRAK.pdf Download (238kB)
	Text (DAFTAR ISI) TESIS-DAFTAR ISI.pdf Download (232kB)
	Text (BAB I) TESIS-BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text (BAB II) TESIS-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) TESIS-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (966kB)
	Text (BAB IV) TESIS-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TESIS-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (297kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai warga negara dan wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya, Notaris wajib membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) atas honorarium dari jabatan Notaris maupun sumber penghasilan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pelanggaran atas kewajiban ini masih terjadi, salah satunya terdapat pada kasus dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dimana terdapat seorang Notaris yang tidak membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan dijatuhi pidana penjara serta denda. Penelitian ini didorong oleh perlunya peninjauan konsekuensi hukum pelanggaran tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan guna memastikan penerapan hukum yang sesuai, dan menjamin keadilan substantif dalam sistem pelanggaran perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Simpulan penelitian mengarah pada penjatuhan pidana pada Notaris yang melanggar kewajiban PPh dilakukan sebagai ultimum remedium sesuai peraturan perundang-undangan. Putusan PN Singaraja tersebut telah memenuhi aspek keadilan baik secara prosedur maupun substansi.

Kata Kunci: Notaris; Konsekuensi Hukum; Pajak Penghasilan (PPh); Pelanggaran Perpajakan.

Actions (login required)

View Item