Widianingrum, Ayu Cahya and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN OBJEK BARANG BUKTI TINDAK PIDANA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) HALAMAN COVER.pdf Download (881kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN.pdf Download (953kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (520kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (893kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (873kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (626kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)

Abstract

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang strategis dalam akses permodalan, namun sering kali mengalami benturan dengan penegakan hukum pidana. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum objek jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana. Ketika objek jaminan fidusia menjadi barang bukti, terjadi pergeseran status hukum, di mana objek yang semula digunakan sebagai jaminan berubah menjadi instrumen dalam proses hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan
kasus dan konseptual, serta analisis deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan objek jaminan fidusia sebagai barang bukti dalam perkara pidana menimbulkan ketimpangan antara hukum pidana dan hukum perdata. Negara memang memiliki kewenangan untuk merampas aset melalui Pasal
241 KUHAP 2025, namun penerapannya seringkali mengabaikan hak
kebendaan kreditur sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Kondisi ini berisiko menyebabkan hilangnya jaminan fidusia tanpa kompensasi atau restitusi yang sepadan. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan masih terbatas secara preventif hanya pada pendaftaran fidusia, sementara perlindungan represif belum optimal karena minimnya keterlibatan penegak hukum dalam mempertimbangkan posisi hukum kreditur. Ketidakielasan batasan negara dalam kewenangan merampas
sehungga merugikan kreditur. Barang berbeda dengan perbuatan iadi tidak dapat di samakan. Akibat dari ketidakielasan itu merugikan kreditur. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi progresif terhadap ketentuan Pasal 134 KUHAP 2025 dan penguatan mekanisme perlindungan represif seperti pemberian ruang bagi kreditur dalam proses pidana serta penguatan gugatan
in rem/inclam, agar proporsionalitas dan kepastian hukum dapat dijamin secara adil dalam relasi antara kepentingan negara dan pihak swasta.

Kata Kunci: perlindungan hukum; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia; barang bukti; tindak pidana.

Actions (login required)

View Item