PINANDITO, RIZKI ADI and Rahayu, Rahayu and Farida, Elfia (2013) IMPLEMENTASI PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KONFLIK SAMPANG – MADURA). _HI 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZKI ADI PINANDITO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_ABSTRAK.pdf Download (317kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text RIZKI ADI PINANDITO_DAFPUS.pdf Download (453kB)

Abstract

Munculnya konflik yang terjadi antar aliran/mahzab Islam Sunni dan Syiah pada akhir tahun 2011 di Sampang, pada mulanya dilatarbelakangi oleh isu masalah keluarga dan perebutan wilayah pendukung pencalonan pilkada setempat. Meskipun sempat mereda, konflik ini muncul lagi pada pertengahan bulan Juli 2012 lalu. puncaknya lebih dari 1000 rumah warga komunitas Syiah di Desa Karanggayam dan Blu’uran Sampang dibakar dan 2 (dua) orang menjadi korban tewas dalam penyerangan tersistematis tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian hukum mengenai implementasi dari prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan studi kasus tanggung jawab pemerintah dalam kasus Sampang.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM dan tidak dapat dipisahkan maupun dialihkan oleh siapapun (non-derogable rights). Prinsip tersebut dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Namun implementasinya dalam kasus Sampang, aparat keamanan tidak bertindak atau melakukan pembiaran (omission) pada saat terjadi kerusuhan. Selain itu, sikap pemerintah yang memicu provokasi ditunjukkan oleh MUI yang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk adalah sesat. Seharusnya Negara (dalam hal ini Kepolisian) melakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, Negara c.q Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi pada korban pelanggaran HAM serta memberi ketegasan hukum kepada semua pelaku kerusuhan termasuk aparat pemerintah yang membiarkan terjadinya kerusuhan pelanggaran HAM tersebut. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan atau memberikan kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan
Kata kunci : HAM, Kebebasan beragama dan berkeyakinan., Tanggung jawab Pemerintah.

Actions (login required)

View Item