Salsabila, Anisa and Basoeky, Unggul (2026) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI ARSIP NEGARA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.HALAMAN COVER SAMPAI DENGAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (101kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf Download (213kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (16kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (18kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)

Abstract

ABSTRAK

Kemajuan pesat perkembangan teknologi informatika telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu diantaranya yaitu pengarsipan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Khusus dalam hukum kenotariatan saat ini belum mengatur mengenai penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara elektronik sebagai arsip negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan dan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai arsip negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, formulasi pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena adanya hambatan-hambatan hukum baik secara substansi, struktur ataupun budaya hukum, sehingga kebutuhan untuk merevisi UUJN dengan peraturan yang telah ada merupakan suatu yang perlu untuk dilakukan agar terjadinya kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, tanggung jawab notaris dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik baik secara murni ataupun tidak murni memiliki implikasi yang berbeda. Penyimpanan arsip elektronik murni tentu melanggar peraturan yang berlaku pada saat ini karena aturan yang berlaku saat ini masih menuntut notaris untuk melakukan penyimpanan arsip secara konvensional mengingat bahwa minuta akta sebagai bagian protokol notaris masih harus dilakukan secara konvensional dengan demikian apabila ada yang menerapkannya maka dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata, sedangkan penyimpanan elektronik tidak murni/hybrid tidak dapat diminta pertanggungjawabkan kecuali mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jabatan notaris khususnya dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara elektronik masih terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta berakibat pada pertanggungjawaban hukum seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, maka dari itu perlu untuk dilakukan reformasi hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, standarisasi internasional penyimpanan elektronik, serta mengadopsi negara lain yang menganut sistem civil law seperti Jerman dan Estonia yang telah menerapkan penyimpanan protokol notaris secara elektronik.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Elektronik, Arsip Negara, Tanggung Jawab Hukum.

Actions (login required)

View Item