Alaysia, Amaylia Noor and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) AKIBAT HUKUM PENJAMINAN BPKB TANPA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN TANPA PERSETUJUAN TERHADAP HAK MILIK PIHAK KETIGA: STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT/2022/PT.BJM. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover pengesahan.pdf Download (143kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (170kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata pengantar.pdf Download (137kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (117kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar isi.pdf Download (189kB)
	Text (BAB I) 6.Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text (BAB II) 7.Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text (BAB III) 8.Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Daftar pustaka.pdf Download (197kB)

Abstract

ABSTRAK

Dalam jaminan fidusia, pemberi fidusia harus merupakan pemilik sah objek jaminan karena hanya pemilik yang berwenang menyerahkan hak kepemilikan. Namun dalam praktik, sering terjadi penyimpangan ketika benda milik pihak lain dijaminkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya..
Tujuan penilitian ini untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum terhadap pemberi fidusia jika objek jaminan dijadikan jaminan pembiayaan tanpa pendaftaran atau tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik sah. Dan perlindungan hukum bagi pemilik sah
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan serta Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.
Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminannya bukan milik pemberi fidusia secara teori adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, dan melanggar ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 6 huruf a UUJF. Hal tersebut juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan perlindungan hukum terhadap pemilik sah tersebut dalam penelitian ini bersifat represif.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia.

Actions (login required)

View Item