Granetta, Vio Valencia and Yunanto (2020) OTORITAS NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (COVER-PENGESAHAN) Halaman Depan -Pengesahan Vio.pdf Download (280kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR) SuratPernyataan - Kata Pengantar Vio.pdf Download (260kB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak - Abstract Vio.pdf Download (259kB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi Vio.pdf Download (190kB)
	Text (BAB I) BAB I Vio.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text (BAB II) BAB II Vio.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text (BAB III) BAB III Vio.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Vio.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA vio.pdf Download (189kB)

Abstract

ABSTRAK

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau setelah disahkannya perkawinan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Hadirnya Notaris dalam pengesahan perjanjian kawin setelah perkawinan disahkan atau berlangsung ini menimbulkan suatu kewenangan baru mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupua yuridis empiris, dimana penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan suatu permasalahan berupa kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kawin serta kekuatan hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris. Pembuatan perjanjian kawin wajib dibuat dengan akta otentik, Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta mengesahkan produk miliknya, sehingga pegawai pencatat perkawinan tidak berwenang untuk melakukan pengesahan terhadap akta perjanjian kawin, melainkan hanya melakukan pendaftaran serta pencatatan terhadap perjanjian kawin ke dalam akta perkawinan berupa catatan pinggir. Sehingga dalam hal ini, pihak yang terkait dengan pembuatan regulasi perjanjian kawin diharapkan lebih memperhatikan dalam pemilihan kata serta pemahaman terhadap peraturan lainnya yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Kata Kunci : Perjanjian kawin, akta otentik, dan kewenangan notaris

Actions (login required)

View Item