Adyaksa, Drananda and Setiyono, Joko and Farida, Elfia (2013) “Pertanggungjawaban Hukum Private Millitary Companies (Korporasi Militer Swasta) Blackwater Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Sengketa Bersenjata Di Al-Nisoor Irak). _HI 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Drananda Adyaksa_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB)
	Text Drananda Adyaksa_ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text Drananda Adyaksa_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text Drananda Adyaksa_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text Drananda Adyaksa_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text Drananda Adyaksa_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Drananda Adyaksa_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Drananda Adyaksa_DAFPUS.pdf Download (12kB)
	Text Drananda Adyaksa_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)

Abstract

Korporasi Militer Swasta (KMS) bisa dipahami sebagai penyedia layanan, mereka bertanggung jawab mengirimkan paket yang berisi semua elemen yang diperlukan oleh klien untuk mempertahankan keuntungan militer atas pasukan musuh. Dalam hal ini, mereka terdaftar dalam badan korporasi dengan kepribadian hukum, tunduk pada undang-undang. Berdasarkan fakta-fakta dapat dikatakan bahwa unsur bisnis merupakan alasan utama di balik keberadaan KMS. KMS dikategorikan sebagai penduduk sipil, namun pada tanggal 16 September 2007, para personil Blackwater telah melakukan penembakan di Al-Nisoor Square, Baghdad. Mereka membunuh 17 orang sipil termasuk anak-anak dan wanita tanpa adanya provokasi.
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status keberadaan KMS dalam Hukum Humaniter Internasional, serta bagaimana pertanggungjawaban Negara pengontrak dan KMS jika melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang kemudian dilihat dalam kasus Al-Nisoor Square Irak.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, pengumpulan data digunakan data sekunder, dan analisis data digunakan metode analisis data
Berdasarkan hasil penelitian, status keberadaan KMS khususnya Blackwater yang terlibat dalam kontak bersenjata secara langsung bukanlah orang sipil, maupun kombatan yang tergolong unlawfull combatan dapat ditentukan statusnya dengan menganalisis kasus per kasus terlibatnya KMS itu sendiri. Dalam pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional KMS bisa dituntut melalui jalur perdata menggunakan ATCA Alien Tort Claim Act . Akta ini memberikan jurisdiksi pada Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk menerima gugatan oleh pihak asing yang menyangkut kesalahan perdata (tort) yang melanggar “hukum internasional (law of nations). Sedangkan Negara dapat dituntut pertanggungjawaban menggunakan prinsip State Responbility karena keterlibatan korporasi dalam extra judicial killings dan karena KMS bekerja atas otoritas Negara. KMS Blackwater dan Negara pengontrak Amerika Serikat wajib bertanggung jawab atas Kejadian Al-Nisoor Square Irak.
Kata Kunci : Korporasi Militer Swasta, Pertanggungjawaban Hukum Humaniter Internasional, Al-Nisoor Square Irak

Actions (login required)

View Item