AULIYAA, DHOTI PRIHANISA and Susetyorini, Peni and IDRIS, MUCHSIN (2013) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA TERHADAP TERBUNUHNYA DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT DAN KERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI LIBYA. _HI 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_ABSTRAK.pdf Download (194kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text DHOTI PRIHANISA AULIYAA_DAFPUS.pdf Download (203kB)

Abstract

Diplomasi menawarkan kesempatan untuk menghindari konflik atau paling tidak meminimalkan dampaknya. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh para perwakilan diplomatik memegang peranan yang sangat penting di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keamanan dan keselamatan mereka harus dilindungi secara ketat. Namun peristiwa terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, John Christopher Stevens, di Benghazi Libya, menjadi pengalaman buruk bagi dunia diplomatik. Libya sebagai Negara Penerima terkesan lalai dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik di negaranya.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya, dan bagaimana pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap kerusakan gedung konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, perwakilan diplomatik, kantor perwakilan asing, dan dokumen/arsip diplomatik harus dilindungi secara maksimal karena ketiganya bersifat tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Perlindungan atas keselamatan diri perwakilan diplomatik, terhadap serangan atau ancaman pada fisik, atau yang dapat mengganggu ketenangannya dalam menjalankan rutinitasnya, atau yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai kepala missi, dimanapun ia berada selama ia masih bertugas. Kantor perwakilan asing sebagai tempat pusat segala aktivitas diplomatik anggota missi juga harus dilindungi dari berbagai macam serangan dan ancaman, karena kantor perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, termasuk arsip/dokumen yang ada di dalamnya. Libya sebagai Negara Penerima harus beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan semua kerugian yang diderita AS, baik materiil maupun nonmateriil, misalnya dengan pemberian kompensasi. Tanggung jawab Libya berperan hingga memastikan bahwa peristiwa ini bisa diusut tuntas dan pelaku kerusuhan dapat dihukum setimpal.
Kata Kunci : Perwakilan Diplomatik, Konvensi Wina 1961

Actions (login required)

View Item