TONIO, CARLO DIORI and Saptono, Hendro and Lestari, Sartika Nanda (2016) ANALISA YURIDIS PENYELAMATAN BANK OLEH PENGELOLA STATUTER MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN. _155 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 155 CARLO DIORI TONIO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - abstrak.pdf Download (67kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text 155 CARLO DIORI TONIO - dapus.pdf Download (149kB)

Abstract

Perkembangan dunia perbankan harus diimbangi dengan perkembangan pengaturan perbankan serta peningkatan peran masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila sebuah bank mengalami masalah solvabilitas atau berada dalam status
pengawasan, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Pengelola Statuter yang bertindak sebagai wakil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyelamatan terhadap bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan
Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Tidak hanya Pengelola Statuter, Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai lembaga yang juga sama-sama berada di bawah naungan Komite Kestabilan Sistem Keuangan, juga memiliki fungsi untuk melakukan penyelamatan terhadap bank.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah mengenai kapan Pengelola Statuter ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank dan bagaimanakah kedudukan Pengelola Statuter dalam rangka penyelamatan bank.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action. Pembahasannya didasarkan pada hasil pengolahan data primer yaitu wawancara mendalam (indepth interview)dengan Marluga Sidabutar, S.H., LL.M., seorang ahli dalam
bidang hukum perbankan, karyawan Bank Indonesia yang juga menjadi tim perancang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola Statuter
digunakan apabila sebuah bank ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus hingga sampai bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal dan dicabut izin usahanya. Selain itu Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kedudukan yang sama dan
secara bersamaan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, hanya saja Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pemegang saham, sementara Pengelola Statuter mengambilalih wewenang direksi serta dewan komisaris.
Demi mewujudkan suasana dan kegiatan perbankan yang kondusif bagi konsumen, maka Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam merumuskan tindakan-tindakan penanganan serta penyelamatan terhadap sebuah bank.
Kata Kunci : Penyelamatan Bank, Pengelola Statuter, Komite Kestabilan Sistem Keuangan

Actions (login required)

View Item