ALFI, MUHAMMAD and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2016) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (PT. AJBAJ). _154 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 154 MUHAMMAD ALFI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - abstrak.pdf Download (93kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	Text 154 MUHAMMAD ALFI - dapus.pdf Download (105kB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB), khususnya di bidang Perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya dalam
industri asuransi. Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk melindungi kepentingan konsumen dan pemegang polis asuransi, berupa hak –
hak pemenuhan kewajiban kepada konsumen dan pemegang polis asuransi. Pengajuan permohonan pailit tersebut ditujukan terhadap debitor yang berbadan hukum termasuk terhadap Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi dalam perkara kepailitan dan Kedua untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang diajukan permohonan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam UU OJK, UU Perasuransian serta POJK No.28 Tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisioner OJK, dalam kedudukannya mewakili para Kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan
Asuransi ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perusahaan Asuransi tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat – syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Akibat hukum terhadap Perusahaan Asuransi adalah dilanjutkannya
kelangsungan usahanya atau tidak dilanjutkan kelangsungan usahanya. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi adalah untuk mengawasi jalannya kepailitan Perusahaan Asuransi sampai dengan likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya kepada para Kreditor.
Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kepailitan,
Perusahaan Asuransi

Actions (login required)

View Item