SIBURIAN, RUTH YOHANA and Susilowati, Etty and Ispriyarso, Budi (2016) TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS PADA KEPAILITAN. _153 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text 153 RUTH YOHANA SIBURIAN - dapus.pdf Download (113kB)

Abstract

Utang pajak merupakan utang yang timbul karena adanya undang-undang. Oleh karena itu utang pajak memiliki keistimewaan dalam proses kepailitan. Hal ini disebabkan karena negara (fiskus) sebagai pihak penagih pajak mempunyai hak untuk mendahului atas tagihan pajak sehingga perseroan yang dalam keadaan pailit yang mana juga mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur-krediturnya harus terlebih dahulu melunasi utang pajaknya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak negara untuk menuntut wajib pajak yang menjadi debitur dalam kepailitan dalam pelunasan utang pajaknya dan mengetahui kurator dalam menjalankan perannya untuk mengurus harta pailit terhadap gugatan pemenuhan piutang oleh para kreditur perseroan pailit.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak (debitur Perseroan Terbatas) yang mana wajib pajak itu belum dinyatakan pailit, maka fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus dan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak untuk
dijadikan jaminan bagi pelunasan utang pajaknya, apabila wajib pajak akhirnya dinyatakan pailit, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh fiskus terhadap barang milik Perseroan Terbatas pailit itu tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pelelangan. Apabila Perseroan Terbatas sudah dinyatakan pailit, fiskus menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap barang yang disita. Walaupun fiskus tidak melakukan penyitaan atas barang yang dimaksud tetapi apabila ternyata barang tersebut akhirnya dilelang, hasilnya akan dapat digunakan untuk melunasi pajak yang terutang.
Kurator berperan menggantikan debitur Perseroan Terbatas pailit sejak dijatuhkannya putusan pailit. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran utang pajak yang tidak dilunasi dalam suatu proses kepailitan. Namun, hal tersebut dapat terjadi hanya apabila kurator sama sekali tidak melunasi utang pajak yang dibebankan atas debitur selaku wajib pajak.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Utang Pajak, Perseroan Terbatas, Kepailitan

Actions (login required)

View Item