Marpaung, Yohana Tamara Sopyana BR and Putrijanti, Aju (2026) KESELARASAN PENGATURAN BATAS KEWAJARAN DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (Halaman cover-Halaman pengesahan) 1. Halaman cover-Halaman pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text (Halaman pernyataan-Kata pengantar) 2. Halaman pernyataan-Kata pengantar.pdf Download (4MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (97kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (101kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. Daftar pustaka.pdf Download (174kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)

Abstract

ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. UUJN tidak mengatur mengenai batas kewajaran dalam pembuatan akta, sedangkan Kode Etik
Notaris mengatur mengenai batas kewajaran yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No. 1 Tahun 2017 yang menetapkan batas maksimal dalam pembuatan yaitu 20 (dua puluh) akta per hari. Penelitian ini merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu alasan adanya pembatasan kewajaran
dalam pembuatan akta serta keselarasan pengaturan berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, tujuan penelitian untuk mengetahui alasan adanya pembatasan serta menilai keselarasan pengaturan antara UUJN dan Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewajaran bertujuan untuk menjaga kualitas, ketelitian dan keautentikan akta, karena pembuatan akta secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketidaktelitian dan kesalahan pemenuhan syarat formil. Pembuatan
akta harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepatutan dan kepantasan, karena setiap akta mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda sehingga membutuhkan waktu dan perhatian yang tidak sama dalam proses penyusunannya. Pengaturan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris tidak bertentangan melainkan menunjukkan
adanya keselarasan dari segi tujuan dan fungsi pengaturannya. UUJN memberikan dasar hukum kewenangan Jabatan Notaris, sedangkan Kode Etik Notaris mengarahkan bagaimana kewenangan dijalankan secara profesional. Pembatasan kewajaran dalam pembuatan akta sebaiknya tidak hanya dipahami dari aspek
kuantitas jumlah akta, tetapi juga pada aspek kualitas pelaksanaan jabatan. Diperlukan peningkatan kesadaran untuk mengelola beban pekerjaan agar prinsip kehati-hatian tetap terjaga serta didukung pedoman yang lebih jelas sebagai acuan dalam menilai batas kewajaran pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris; Batas Kewajaran; UUJN; Kode Etik Notaris.

Actions (login required)

View Item