Tanjung, Siti Hardiyanti and Juliani, Henny and Suhartoyo, Suhartoyo (2013) KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PEMERINTAH KOTA SEMARANG. _HAN 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Siti Hardiyanti Tanjung_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_ABSTRAK.pdf Download (147kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_DAFPUS.pdf Download (151kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)
	Text Siti Hardiyanti Tanjung_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)

Abstract

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tergolong sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara namun pengalokasian pajak penghasilan Pasal 21 dibagi kepada daerah dengan persentase 80 % untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah, hal ini diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 31E. Bahwa salah satu sumber pajak penghasilan di Kota Semarang adalah pajak penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Kota Semarang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan di Kota Semarang mencapai 200 miliar, potensi tersebut sangat besar dalam rangka realisasi penerimaan pajak. Hasil tersebut merupakan bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar 20% terhadap pajak penghasilan yang di antaranya pajak penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Kota Semarang. Penerimaan pajak tidak terlepas dari peran Bendahara dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Negeri sipil di Kantor Pemerintah Kota Semarang. Bendahara sebagai pihak ketiga berkewajiban memotong pajak penghasilan, menyetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pegawai Negeri Sipil dan Bendahara Kantor Pemerintah Kota Semarang

Actions (login required)

View Item