Yudhoyono, Gatot Eko and Silviana, Ana (2026) PENGATURAN COVERNOTE SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (cover pengesahan)
1.cover pengesahan.pdf Download (76kB) |
|
|
Text (pernyataan)
2.pernyataan.pdf Download (64kB) |
|
|
Text (Kata Pengantar)
3.kata pengantar.pdf Download (80kB) |
|
|
Text (Abstrak)
4.abstrak.pdf Download (20kB) |
|
|
Text (Daftar isi)
5.daftar isi.pdf Download (29kB) |
|
|
Text (BAB I)
6.bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB) |
|
|
Text (BAB II)
7.bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) |
|
|
Text (BAB III)
8.bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (765kB) |
|
|
Text (BAB IV)
9.bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.daftar pustaka.pdf Download (125kB) |
Abstract
ABSTRAK
Praktik pembuatan Covernote oleh Notaris dalam hubungan hukum keperdataan terus berkembang sebagai instrumen administratif, khususnya dalam proses pencairan kredit ketika dokumen jaminan belum sepenuhnya selesai. Namun, keberadaan Covernote menimbulkan permasalahan karena tidak diatur dalam UUJN, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai kedudukan, batas tanggung jawab dan akibat hukumnya. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kekosongan hukum Covernote dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, UUJN; sekunder, buku, jurnal, tesis dan ceramah serta tersier, kamus dan media elektronik. Kemudian menggunakan analisis yang disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan Covernote sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covernote menjadi urgensi untuk diatur dalam peraturan perundang undangan dikarenakan telah terjadi kekosongan hukum. Karena tidak terdapat pengaturan maka Covernote tidak memiliki bentuk yang seragam, mekanisme pembagian tanggung jawab serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam rangka mendorong kepastian dan perlindungan hukum, Covernote yang harus dikeluarkan oleh Notaris paling tidak mencakup tiga tahapan (pra, isi dan pasca) pembuatan Covernote dan juga disertai mekanisme sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris.
Kata Kunci: Covernote, Notaris, Perlindungan, Kepastian
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 02:52 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 04:05 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63119 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
